Rancangan persetujuan Finek yang diajukan Indonesia terhadap pemerintah Belanda

 

Rancangan persetujuan Finek yang diajukan Indonesia terhadap pemerintah Belanda :

a. Pembatalan Persetujuan Finek hasil KMB

b. Hubungan Finek Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral

c. Hubungan finek didasarkan atas undang-undang Nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain

Tujuan dari sistem ekonomi Gerakan Banteng :

a. Menumbuhkan kelas pengusaha di kalangan bangsa Indonesia. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional

b. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing dan diberikan bantuan kredit

c. Para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan berkembang menjadi maju

Kebijakan ekonomi yang dilaksanakan masa Demokrasi Parlementer yaitu Gunting Syafruddin, sistem ekonomi gerakan banteng, nasionalisasi perusahaan asing, Finansial Ekonomi (Finek), dan Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT). Kebijakan ekonomi yang dilaksanakan masa Demokrasi Terpimpin adalah Devaluasi Mata Uang Rupiah, dan mengeluarkan Deklarasi Ekonomi.

Kebijakan ekonomi yang dilaksanakan pada masa Orde Baru meliputi program jangka pendek dan program jangka panjang. Program jangka pendek diwujudkan dengan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Adapun program jangka panjang diwujudkan dengan pembangunan jangka panjang dilakukan secara periodik lima tahunan.

Perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin yaitu :

Adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Penyimpangan terhadap UUD 1945

Kekuatan Politik Nasional

Politik Luar Negeri

Isi dari Perjanjian New York yaitu :

Kekuasaan Belanda atas Irian Barat berakhir pada 1 Oktober 1962

Irian Barat akan berada di bawah perwalian PBB hingga 1 Mei 1963 melalui lembaga UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority) yang dibentuk PBB

Pada  1  Mei  1963,  Irian  Barat  akan  diserahkan  kepada  pemerintah Indonesia

Pemerintah Indonesia wajib mengadakan penentuan pendapat rakyat (pepera) Irian Barat untuk menentukan akan berdiri sendiri atau tetap bergabung dengan Indonesia, pada tahun 1969 di bawah pengawasan PBB.

Perkembangan Ekonomi masa Demokrasi Terpimpin yaitu :

Pembentukan Dewan Perancang Nasional (Depernas)

Devaluasi Mata Uang Rupiah

Deklarasi Ekonomi

Perkembangan Politik Masa Orde Baru yaitu :

Dibentuknya Supersemar

Penataan Stabilitas Politik

Penyederhanaan Partai Politik

Pemilihan Umum

Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4)

Dwi Fungsi ABRI

Langkah- langkah yang dilakukan untuk  penataan stabilitas politik yaitu :

1). Pemulihan Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif

2). Pemulihan Hubungan dengan Malaysia

3). Kembali Menjadi Anggota PBB

4). Ikut Memprakarsai Pembentukan ASEAN

Perkembangan Politik Masa Reformasi yaitu : Sidang Istimewa MPR 1998, Otonomi Daerah, Pencabutan Pembatasan Partai Politik, Penghapusan Dwi Fungsi ABRI dan Penyelenggaraan Pemilu.

Upaya penanggulangan krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 dilakukan secara bertahap dan mulai menunjukkan hasilnya beberapa tahun kemudian.

Pada era reformasi, amanat UUD 1945 dalam bidang pendidikan mulai dilaksanakan dengan memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang- kurangnya 20%.

Pada masa reformasi Indonesia tengah menghadapi krisis ekonomi. Upaya-upaya untuk pemulihan ekonomi terus dilakukan pada beberapa periode kepemimpinan masa reformasi, yaitu :

a. Pemerintahan Presiden B.J. Habibie

b. Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid

c. Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri

d. Pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono

B.J Habibie menetetapkan kebijakan pokok di bidang ekonomi yaitu :

a. Menjalin  kerja  sama  dengan  International  Moneter  Fund-IMF  (Dana Moneter Internasional) untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi

b. Menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian

c. Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah

d. Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika hingga di bawah Rp10.000,00

e. Membentuk  lembaga  pemantau  dan  penyelesaian  masalah  utang  luar negeri

Pada masa Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri,  nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika berhasil distabilkan dan berdampak pada terkendalinya harga-harga barang. dengan menerapkan kebijakan yaitu :

a. Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 miliar

b. Mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun

c. Kebijakan privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)